Wamendag: Peningkatan Konsumsi Ayam Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Bandung (2/3/2021). Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) dan Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menghelat Rembuk Nasional Perunggasan Nasional VIII di Bandung, di Grand Ballroom Hotel Trans, Selasa (2/3/2021). Acara yang dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga itu membahas berbagai program kerja dan mencari solusi para peternak nasional.

“Acara ini penting untuk meningkatkan soliditas dan kemampuan dan ketahanan peternak dan pengusaha di bidang perunggasan. Di sini, harapannya negara bisa selalu hadir dan memberi dukungan para pelaku di bisang perunggasan,” ujar Wamendag Jerry Sambuaga.

Ia menegaskan, pemerintah akan menyerap aspirasi para peternak. Pasalnya, rakyat Indonesia masih kalah jauh tingkat konsumsi ayam dan telur yang merupakan sumber protein yang terjangkau. Apalagi pada saat pandemi, protein sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas.

Menurut data Statista pada 2019, rata-rata masyarakat Singapura mengkonsumsi daging ayam 34 kilogram per kapita per tahun, sementara Malaysia 24  kilogram per kapita pertahun, dan Indonesia hanya 12 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Jerry Sambuaga, rembuk nasional tersebut bisa mendorong peningkatan konsumsi nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam rembuk nasional yang mengangkat tema “Perkuat Sinergitas Kolaborasi Antar Peternak dalam Mewujudkan Iklim Usaha Ayam Broiler yang Berdaulat, Adil, dan Sejahtera Bagi Semua”, juga dicanangkan gerakan mengkonsumsi ayam dan telur.

Sementara itu, Ketua Umum Pinsar Singgih Januratmoko mengatakan, slogan yang kami usung, Makan Ayam dan Telur Meningkatkan Imunitas. Imunitas dari protein ini penting agar tubuh tak mudah terinfeksi Covid-19. Selain itu, meningkatkan konsumsi juga berdampak bagi peternak. “Industri perunggasan itu menyerap 30 persen tenaga dan memutar ekonomi sebesar Rp450 triliun. Hal ini bisa menyebabkan kerawanan ekonomi dan sosial bila bisnis perunggasan terpukul,” ujar Singgih.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Gopan Herry Dermawan mengatakan empat pilar usaha peternakan belum bisa bekerja sama. “Selama ini empat pilar itu baru kerja bersama, belum bekerja sama,” ujarnya. Ia menyebut pabrik pakan bila bahan baku naik, serta merta menaikkan harga tanpa memikirkan peternak.

Sementara breeding farm, bila day old chicken (DOC) anak ayam naik, harganya dinaikkan tanpa peduli biaya produksi yang dikeluarkan peternak juga naik. Dari sisi peternak, bila bisa menekan harga DOC semurah-murahnya, juga melakukannya tak peduli breeding farm tutup. “Sementara bandar atau pedagang ayam bisa menekan harga semurah mungkin, ia juga lakukan,” imbuhnya.

Idealnya, mereka saling berkomunikasi dan saling menghargai. “Untungnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling berkomunikasi, sehingga mampu membatasi suplai dan permintaan sehingga harga stabil. Sementara Kementerian Perdagangan memberikan harga acuan yang tak merugikan peternak,” ujar Herry.

Pemerintah Komitmen Mendukung Peternak

Dalam sesi diskusi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Syailendra mengatakan, pemerintah membutuhkan postur harga dari inang perunggasan, agar pemerintah bisa menentukan harga acuan. “Pemerintah juga bisa menentukan harga jual jagung, agar pasokan bahan baku pakan ayam bisa terjaga,” imbuhnya.

Terkait peternak mandiri, yang selalu pada posisi tertekan, pihaknya menerima masukan secara terbuka. “Misalnya peternak mandiri berkolaborasi dengan BUMN di bidang peternakan,” imbuhnya. Menurut Syailendra, pihaknya sangat memahami kondisi para peternak. Saat pandemi, biaya produksi naik sementara permintaan menurun. Hal ini memukul bisnis peternakan ayam.

Hal senada juga disampaikan Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, yang mengatakan tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat, dalam hal ini para peternak ayam. Ia mengingatkan, kondisi saat ini adalah kondisi yang paling tidak stabil, bukan hanya bagi peternak di Indonesia namun di seluruh dunia. “Untuk tidak saling menyalahkan antara para pelaku bisnis perunggasan,” imbuhnya.

Pada akhir diskusi, Ketua Umum Pinsar Singgih Januratmoko meminta pemerintah dan perusahaan besar dalam perunggasan atau integrator menghargai cara bernegara. Sehingga peternak mandiri bisa berkembang, sebagaimana membesarnya bisnis integrator.

Singgih mencontohkan, pembagian DOC 50 persen untuk integrator dan anak perusahaannya, dan 50 persen untuk peternak belum berjalan dengan baik. “Kami dari koperasi Pinsar pernah membeli 100 box DOC, yang kami dapatkan hanya 25 box, padahal stok DOC melimpah di perusahaan integrator,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Menurut Singgih, koperasi adalah badan hukum yang diakui pemerintah, bahkan penghargaan diberikan oleh Kementerian Pertanian. “Tapi pihak swasta mempermainkan koperasi dan pemerintah membiarkannya. Pemerintah harus tegas dalam cara bernegara sehingga peternak mandiri terlindungi,” ujarnya.

Pemerintah telah mendukung perusahaan-perusahaan besar di bidang perunggasan dengan kemudahan berinvestasi, Singgih berharap mereka juga mendukung bisnis peternakan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya. (fadel)